PASTIKAN KUALITAS DAN HARGA BERAS TERKENDALI, SATGAB PANGAN LAKUKAN PEMANTAUAN KE PASAR
Sleman – Dalam rangka mendukung Pengendalian Harga Beras Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Satuan Tugas (Satgas) Saber Mutu dan Harga Pangan melaksanakan pemantauan langsung terhadap mutu dan harga beras di wilayah Kabupaten Sleman pada Kamis (03/09/2026).
Kegiatan tersebut melibatkan sejumlah instansi terkait, yaitu Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) DIY, Satgas Polda DIY, Satgas Polda Sleman, Dinas Perdagangan Kabupaten Sleman, Badan Pangan Nasional (BAPANAS), serta Perum BULOG.
Pemantauan lapangan diawali dengan kunjungan ke Pasar Sleman Unit 1 dan Unit 2. Selanjutnya, tim melanjutkan kegiatan ke Supermarket Indogrosir untuk melihat secara langsung kondisi ketersediaan, harga, serta mutu beras yang beredar di tingkat pelaku usaha.
Dalam kegiatan tersebut, Tim Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan Bidang Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman, bersama Plt. Kepala Bidang, Bapak Rofiq Andriyanto, S.Hut., M.T. ,turut terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan mutu dan harga beras.
Pengecekan dilakukan melalui pengamatan terhadap beras yang diperjualbelikan sekaligus wawancara dengan sejumlah pelaku usaha. Wawancara tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan harga, ketersediaan stok, serta mutu beras yang diterima dan dipasarkan kepada masyarakat.
Kegiatan pemantauan ini menjadi bagian penting dalam upaya memastikan harga beras tetap terkendali dan sesuai dengan kondisi pasar, sekaligus menjaga agar mutu beras yang beredar di masyarakat memenuhi ketentuan yang berlaku.
Melalui sinergi lintas instansi, Satgas Saber Mutu dan Harga Pangan diharapkan dapat memperkuat pengawasan pangan, memperoleh gambaran kondisi riil di lapangan, serta mengambil langkah yang diperlukan dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, khususnya komoditas beras di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kegiatan ini juga menjadi wujud komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada konsumen sekaligus menciptakan iklim perdagangan pangan yang sehat bagi para pelaku usaha. (Nov)
